Menohoknya Ekonomi pemindahan ibu Kota Baru

Andi Siti Tri Insani Kini Indonesia berada di pertengahan tahun 2019. Pada awal tahun telah dilaksanakannya pemilihan umum secara seran...

Andi Siti Tri Insani

Kini Indonesia berada di pertengahan tahun 2019. Pada awal tahun telah dilaksanakannya pemilihan umum secara serantak atau disebut sebagai tahun pemilu. Berbagai aksi dan antisipasi masyarakat dalam menyambut tahun pemilu ini, hingga mengukir sejarah baru untuk Indonesia. Segala polemik yang telah terjadi hingga sekarang ini, terkhusus beredarnya kabar pemindahan ibu kota yang cukup menghipnotis masyarakat dari berbagai kalangan. Diputuskannya pemindahan ibu kota negara dibeberkan langsung oleh Presiden joko Widodo, setelah melakukan rapat pemerintahan pada tanggal 29 april 2019. Secara konstitusional telah ditetapkannya Jakarta sebagai Ibu kota Negara melalui undang-undang No. 10 tahun 1964.  Awal sejarah sebelum bernama Jakarta, dahulunya diberi nama Kota Batavia pada masa pemerintahan Hindia Belanda diawal abad ke-20.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengubah wilayah ibu kota Batavia ke Kota Bandung.  Meski pada akhirya gagal dikarenakan adanya perang dunia II dan permasalahan pemerintahan. kala itu, sejarah ibu kota negara terukir jelas dalam puluhan tahun peristiwa, hingga sekarang ini digantikan oleh Kalimantan Timur yang diemban langsung oleh Presiden RI. Dilansir oleh Kompas.com pemindahan ibu kota sudah masuk dalam Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025, Yoga Sukmana (9/5/19).  Pada 26 Agustus  2019, diumumkannya secara resmi atas pemindahan ibu kota di wilayah administratisi tepatnya Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bercermin pada sejarah ibu kota negara yang sejak dininya dihiasi berbagai perjuangan hingga sekarang ini, tentu menyisahkan gunda dan ketidak relaan bila pindahnya ibu kota. Akan tetapi, bertapak tilas pada kondisi Kota Jakarta yang semakin padat dan tidak strategisnya jika masih dijadikan Jakarta sebagai pusat administrasi. Maka dari itu, diusulnya pemindahan ibu kota negara oleh beberapa pejabat yang berpengaruh pada perpolitikan Indonesia. Salah satunya mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpihak untuk menyusun pusat politik dan administrasi Indonesia. Hal ini dikarenakan, masalah lingkungan dan kelebihan populasi yang terus meningkat. kemudian, usulan ibu kota diluar pulau jawa dianggap pilihan yang tepat, mengingat Pulau Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa bumi atau jauh dari batas konvergensi.

Setelah mempertimbangkan kondisi negara untuk memindahkan ibu kota, bukan berarti tidak lagi memperhatikan kondisi masyarakat. Keluhan masyarakat terhadap mirisnya ekonomi, banjir, rusaknya ekosistem , polusi buruk, macet, dan sampah yang belum tertangani. Lantas apakah pindahnya ibu kota adalah solusinya?, akankah adanya kesejahtehteraan baru masyarakat?. Lalu, akankah Pulau Kalimantan Timur akan menjadi kota metropolitan?, dan tindakan ini menjadi suatu terobosan atau kegagalan. Kedilemaan yang menyesakkan dada, masyarakat Kota Jakarta dan Kalimantan Timur berkontroveksi tentang ini.   

Pro dan kontra terjadi di masyarakat Kota Kalimantan Timur, sebagian warga antusias mendengar pindahnya ibu kota, dan sebagian warga merasa khawatir dikarenakan akan direnggut tempat tinggalnya. secara geografis dan ekosistem melahirkan faktor pendukung pindahnya ibu kota. Seperti, Jakarta yang kelebihan populasi, dan mobilitas yang semakin tinggi. Akan tetapi,  nasib masyarakat Kota Jakarta menjadi masalah jika pemindahan ibu kota sekadar pemindahan gedung dan kantor. Kemudian,  akan berdampak pada jutaan pegawai intitusi, serta anggaran dana yang tidak sedikit. Mengingat utang negara semakin mencuak dan kebutuhan dana untuk pindahnya ibu kota pun tidak sedikit.

Dilansir dari Tirto.id oleh Hendra Friana (15/8/19), utang luar negeri (ULN) mencapai 2.792 triliun. Meningkatnya ULN sejalan dengan presepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi duka negara, hutang yang terus bertambah bebarengan dengan bunga hutangnya menjadi beban. Usut punya usut pemerintahan mulai melelang Jalan Tol dengan harga 15 triliun di ibu kota baru. Tepatnya Balikpapan-Penajem Paser Utara tengah. Ibarat gali lubang tutup lubang, rancangan pemindahan ibu kota menjadi abstrak di mata publik.

Pemindahan ibukota memakan dana mencapai 466 triliun, pemerintah meredam kekhawatiran masyrakat dengan mengatakan akan bermitraan dengan swasta asing. Bila dipahami lebih dalam, bermitraan dengan swasta asing tentu keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya untuk rakyat. Bahkan boleh jadi, menjadi keuntungan swasta asing dan menambah beban rakyat. Memikirkan pindahnya ibu kota dalam keadaan ekonomi sedang terpuruk, dan kondisi Jakarta saat ini memprihatinkan. Selain itu, dijelaskannya pemindahan ibu kota untuk mendapatkan tempat yang aman dari bencana alam serta pembaruan ekosistem.

Dilansir di ccnindonesia.com, dikatakan oleh Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia (LPI) menjelaskan potensi gempa yang paling tinggi di Pulau Kalimantan tepatnya Kalimantan timur. Hal ini diartikan tidak adanya alasan yang mampu meredam masyarakat untuk memindahkan ibu kota. Pengamat Tata kota nirwono Yoda dari Universitas trisakti menilai rencana ini sebagai hal sia-sia. Dikarenakannya pemerataan ekonomi dan baiknya ekosistem, diunggah oleh citra Afrilianti anggota muslimah Study Club Babel.

Penulis : Andi Siti Tri Insani

Editor : Ega Syafira